REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk memberikan sanksi terhadap daerah yang lelet dalam penyerapan anggaran. Tujuannya, untuk mempercepat penggunaan anggaran belanja pemerintah.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, dana yang mengendap di bank-bank daerah menjadi perhatian. Dia mengusulkan, untuk mencari mekanisme pencairan dana di daerah bisa dipercepat.
Namun, dilihat bisa juga dipengaruhi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, kampanye pilkada dimulai pada September. Kemungkinan, pada bulan tersebut dan selanjutnya penyerapan akan meningkat. Tetapi, diharapkan pengeluaran dialokasikan secara benar dan tepat sasaran.
Bambang mengaku, pemanggilan kepala daerah tidak mengemuka pada pembicaraan tadi. Penekanan lebih pada sistem ganjaran dan hukuman untuk daerah yang penyerapannya lambat.
Dia mengatakan, pertemuan dengan Presiden membahas masalah pertumbuhan ekonomi dan konferensi pers di Kementerian Keuangan kemarin. Tujuannya, untuk mengecek perkembangan.
Menurut Bambang, tidak ada arahan spesifik dari Presiden. Inti dari pertemuan adalah diupayakan pertumbuhan perekonomian lebih baik dari tahun lalu.
Dia menyakini, apabila belanja modal bisa mencapai 85 persen pada semester dua pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak. Artinya, belanja pemerintah harus naik sekitar 70 persen lebih pada semester dua dibandingkan realisasi pada semester satu.
Bambang menuturkan, beberapa kementerian harus diberikan perhatian khusus agar belanja pemerintah bisa terkucur dengan baik.
Dia melukiskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mengucurkan 20 persen dari target 93 persen dari total yang dianggarkan pemerintah. Selain kementerian itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian juga harus mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya, ketiga kementerian tersebut merupakan bagian utama pembangunan infrastruktur.
Dia memastikan, Presiden memaklumi perlambatan ekonomi pada kuartal dua ini. ''Semua orang tahu, hampir tidak ada negara yang kuartal dua lebih baik dari kuartal satu,'' kata dia seusai bertemu dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (6/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika