REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Bank Pembangunan Islam (IDB, Islamic Development Bank) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat akan membangun pusat data keuangan mikro internasional di Indonesia.

“Ini merupakan bagian dari kerja sama OJK dan IDB,” kata Ketua OJK, Muliaman D Hadad, Rabu (5/8).

Seperti yang dilaporkan wartawan Republika Nasihin Masha, bertempat di kantor pusat IDB, Muliaman dan Presiden IDB Ahmad Muhamad Ali menandatangani nota kesepahaman antara OJK dan IDB. Dalam penandatanganan itu hadir juga anggota DPR dari Partai Golkar Fadel Muhammad.

Dalam kesempatan kunjungan ke IDB ini Muliaman mendapat kehormatan untuk memberikan ceramah umum di Lembaga Pelatihan dan Riset Islam. Lembaga ini berada di bawah IDB dan dipimpin seorang direktur jenderal. Bambang S Brodjonegoro, kini menteri keuangan, pernah menjadi dirjen lembaga ini.

Dalam ceramahnya ini, Muliaman menyinggung masalah UMKM ini. Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, sektor ini selalu menjadi primadona. “Fokus di UMKM. Karena luas dan banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, sejak krisis 2008, paradigma ekonomi mengalami perubahan. Hal ini terlihat pada perundingan Komite Bassel maupun di G-20, yaitu menekankan sektor ini.

Ia mengungkapkan bahwa krisis ekonomi yang melanda dunia juga berpengaruh terhadap Indonesia. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,71 persen.

Sedangkan kuartal yang sama tahun lalu adalah 5,01 persen. Walau demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik.

“Lembaga-lembaga keuangan solid dan berkinerja baik,” katanya.  Indonesia berhasil mengantisipasi potensi pelarian modal. Ada penguatan koordinasi.

Pemerintah melakukan reformasi struktural, fokus pada sektor prioritas, dan menggenjot pembangunan infrastruktur. Sedangkan OJK fokus pada upaya akselerasi pertumbuhan domestik maupun stabilitas ekonomi dalam negeri. Menurutnya, di sektor keuangan ini, di Indonesia ada tiga pilar, yaitu OJK, BI, dan Kemenkeu.

Menurut Muliaman, ada tiga kunci di sektor keuangan ini. Pertama, meningkatkan sektor keuangan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Kedua, penguatan daya tahan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, meningkatkan peran sektor keuangan dalam memperbaiki financial inclusion dan memajukan keadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika