REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya mengatasi lambannya proses bongkar muat atau Dwelling Time di pelabuhan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengintruksikan agar pelayanan di pelabuhan berlangsung cepat dan transparan guna menurunkan waktu bongkar-muat.
Menanggapi hal ini, sejumlah Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha di Pelabuhan seperti Kadin, PT Pelindo II, serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Kantor Kementerian Perdagangan pada Jumat (10/7).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel telah dilaksanakan pemaparan progress upaya penurunan dwelling time oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Deputi Menko Kemaritiman Bidang Sumberdaya Alam dan Jasa.
"Disepakati target Dwelling Time 4,7 hari harus bisa dicapai dengan rincian: Pre-Custom: 2,7 hari, Custom: 0,5 hari dan Post-Custom: 1,5 hari," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Shahandra Hanitiyo.
Ia menambahkan, untuk memantau dwelling time kurun jam-per-jam, maka pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengunjungi web www.indonesiaport.co.id.