REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar realisasi atau pelaksanaan APBNP 2015 tidak dibandingkan dengan 2014 karena kondisinya berbeda.
"Bedakan, dalam penyusunan APBNP 2015 ada proses politik dan administrasi yang memakan waktu," kata Presiden dalam silaturahmi dengan akademisi dan pelaku usaha di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (9/7).
Jokowi menyebutkan dirinya dilantik menjadi Presiden pada pertengahan Oktober 2014 ketika APBN 2015 sudah disetujui di DPR. "Kemudian kita ajukan APBN Perubahan, dan pada Februari 2015 disetujui, ada proses administrasi sekitar dua bulan sehingga APBN baru bisa digunakan awal Mei tahun ini," katanya.
Presiden menyebutkan meskipun ada keterlambatan penggunaan APBN 2015 namun pada akhir Juni belanja pemerintah sudah mencapai Rp770 triliun. "Meski sebagian besar belanja untuk aparatur tetapi itu sudah cukup besar, sekitar 39 persen dari total anggaran. Ini akan terus digas agar belanja terkait rakyat meningkat, saya dorong agar daya beli rakyat naik baik," katanya.
Kepala Negara juga menyebutkan penyusunan APBN 2016 pada 2015 akan dipercepat sehingga pada awal Januari bisa dicairkan dananya. "Tahun ini akan mulai, begitu Agustus disetujui, Oktober lelang dimulai, kontrak dilakukan Januari dan uang langsung keluar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan adanya pemborosan di pelabuhan hingga mencapai Rp 740 triliun. "Ini harus diselesaikan, itu besar sekali," katanya.
Kepala Negara juga mengatakan pemerintah masih berkonsentrasi dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan ketahanan pangan. "Impor pangan kita mencapai Rp 300 triliun, kalau bisa diatasi bisa mengurangi defisit transaksi berjalan kita," katanya. Ia menyebutkan anggaran bidang pertanian juga akan terus naik cukup besar untuk mendukung program ketahanan pangan.
Dalam kesempatan itu kepada kalangan dunia usaha, Presiden juga meminta agar mereka membangun persepsi positif atas perekonomian Indonesia. "Sekarang ada perlambatan tetapi yang penting persepsi positif yang harus dibangun. Kalau persepsi positif bisa dibangun, ekonomi akan tumbuh," kata Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika