REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menegaskan rencana penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty akan terus berjalan meski menuai kontroversi. Bahkan, draf undang-undang tax amnesty sudah rampung.

"Sudah jadi semua. Draf undang-undang maupun naskah akademiknya," kata Sigit di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/6).

Draf undang-undang dan naskah akademik itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Menurutnya, Presiden yang akan membahas langsung program ini dengan aparat penegak hukum.

Pembahasan dengan penegak hukum perlu dilakukan karena cakupan tax amnesty akan diperluas. Nantinya, program ini bukan hanya mengampuni sanksi pidana pajak. Tapi juga sanksi pidana umum dan khusus.

"Pokoknya sanksi pidana di bidang keuangan. Kan macam-macam bentuknya. Bisa korupsi dan pencucian uang," ujar Sigit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika