Senin 22 Jun 2015 19:50 WIB

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Diperkirakan Hanya 5,3 Persen

Rep: C87/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
 Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kananh) serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) saat menghadiri peresmian kantor perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kananh) serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) saat menghadiri peresmian kantor perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ---  berdasarkan hasil kajian BI perekonomian Jakarta pada tahun 2015 diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 5,3-5,8 persen (yoy), lebih rendah dari sebelumnya 6,0 persen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, proyeksi itu menimbang pada capaian kinerja perekonomian Jakarta yang melambat signifikan pada kuartal I-2015. Konsumsi dan investasi tetap menjadi motor pertumbuhan, sedangkan ekspor melambat karena dampak kondisi perekonomian global.

"Provinsi DKI memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan inflasi nasional dan produk domestik bruto (PDB)," jelas Agus dalam pidato pembukaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Selasa (22/6).   

Agus menjelaskan, tingkat inflasi Provinsi DKI mencapai 20 persen terhadap inflasi nasional. Sedangkan kontribusi produk regional domestik bruto (PDRB) Jakarta terhadap nasional mencapai 17 persen.

Namun, dia optimistis pada semester II-2015 pertumbuhan ekonomi Jakarta diproyeksikan membaik. Salah satu kendalanya adalah apabila sejumlah proyek infrastruktur skala besar tetap terhambat realisasinya sepanjang semester II-2015.

Di sisi inflasi, tekanan inflasi Jakarta pada 2015 diperkirakan di kisaran 4,5-4,9 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya 8,95 persen (yoy). Agus menekankan pentingnya mempertahankan inflasi pada tingkat rendah dan stabil. Karena secara langsung akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah diarahkan pada tercapainya 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Doni Primanto Joewono mengatakan, kehadiran KPW DKI tidak hanya untuk eksternal, tapi untuk internal BI sendiri. Dalam proyeksi ekonomi nasional, Bank Indonesia butuh informasi dari daerah.

Bank Indonesia butuh dari keberadaan seluruh kantor perwakilan untuk memberikan informasi kemampuan ekonomi di daerah seperti apa. "Jadi secara internal kita sebagai kepanjangan tangan dari Bank Indonesia pusat untuk pantau inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi," kata Doni.

Sedangkan dari sisi eksternal seperti kajian ekonomi keuangan regional yang mencakup proyeksi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan lain-lain termasuk yang BUMD. Terkait inflasi, KPw DKI akan bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kemudian, dalam pengembangan UMKM dan keungan inklusif serta percepatan program gerakan nasional non tunai (GNTT).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement