REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) menyatakan negara wajib hadir dalam menjaga kestabilan harga pangan. Ketua Umum SPPI Reinhard Parapat mengatakan, pemerintah harus mampu melawan mafia yang selama ini bermain di pasar.

Reinhard menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai harga 14 komoditas selama Ramadhan sudah diterbitkan. Kebijakan tersebut merupakan cara untuk menekan harga pasar agar tak terlalu tinggi. 

"Harus ada percepatan suatu kebijakan, agar para mafia yang menimbun dan mendongkrak harga di pasar bisa dilawan," jelasnya kepada Republika, Sabtu, (20/6).

Ia menuturkan, seharusnya Badan Usaha Logistik (Bulog) dapat membeli komoditas langsung dari petani, sehingga tak perlu impor. 

"Bulog harus melihat petani, nelayan, agar produktif dan harganya bisa disesuaikan dengan kepentingan pemerintah, jadi intervensinya kepentingan untuk membantu petani dan nelayan yang menjual bahan pokok agar tak rugi," jelas Reinhard.

Menurutnya, impor dapat merugikan produksi dalam negeri, maka perlu ada tim yang dibentuk agar semua lini bisa dilakukan pemerintah. Ia khawatir, bila pemerintah membuka keran impor, petani bakal mengalami kehancuran di tengah kelesuan perekonomian seperti sekarang.

Reinhard menegaskan, permasalahan pangan harus dikerjakan dengan serius. "Jadi bukan hanya day to day tapi setiap jam, pemerintah harus tanggap khususnya Bulog," tambahnya.

Bagi Reinhard, impor sebisa mungkin harus dihindari, namun bila terkait ketahanan pangan maka impor dapat dilakukan. Hanya saja impor merupakan keputusan terakhir serta terburuk. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika