REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT Angkasa Pura I dan II mengaku mendukung pengambilalihan kelola bandara oleh Kementerian Perhubungan yang awalnya di bawah pengoperasian perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha saat dihubungi di Jakarta, Kamis mengatakan apabila bandara-bandara yang merugi tersebut diambil alih oleh Kemenhub, akan mengurangi beban operasional perusahaan.
"Apabila diambil alih oleh Kemenhub tentu akan lebih mudah untuk dikembangkan," ucapnya.
Terkait Bandara El Tari Kupang yang merupakan salah satu calon bandara akan diambil alih pengelolaannya, Farid mengatakan masih ada sengketa tanah dengan TNI AU.
Dia menjelaskan awalnya Bandara El Tari Kupang diserahkan ke AP I untuk dikembangkan, namun pengembangannya sulit karena bandaranya bersatu dengan bandara TNI AU.
"Kami terhambat status lahan untuk pengembangan bandara, kita hitung sekitar tiga per empat lahannya milik TNI, karena itu kami siap kembalikan dan dukung rencana kementerian," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Humas Angkasa Pura II Ahmad Syahir mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan bandara yang dinilai tidak berkembang tersebut. "AP II pemegang sahamnya pemerintah, prinsipnya kami akan ikut kebijakan pemerintah," tambahnya.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan berencana akan mengambil alih pengelolaan bandara-bandara yang awalnya dikelola oleh AP I dan II, agar pengelolaanya lebih baik.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Berdasarkan catatan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, calon bandara yang akan dikelola dengan skema badan layanan umum di bawah operasi Kemenhub, di antaranya Bandara El Tari Kupang, Bandara Silangit Sumatera Utara dan Bandara Supadio Pontianak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
