REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan program sejuta rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah dikebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada akhir April lalu di Ungaran, Jawa Tengah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah daerah diarahkan untuk mempersiapkan pembangunan program sejuta rumah tersebut.

"Kita arahkan, kepala daerah untuk mempercepat pembangunan itu, khususnya adanya lahan di wilayah tersebut, termasuk juga penyiapan sistem transportasinya," ujar Tjahjo usai penandatangan MOU percepatan penyediaan rumah umum bagi PNS dengan BTN dan BNI di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurutnya, dalam proses percepatan tersebut daerah diminta utuk menyediakan tanah, penetapan lokasi, memberikan kemudahan dan keringanan retribusi perizinan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dan pengendalian pembangunan perumahan.

Rencananya pembangunan dilaksanakan melalui APBN dengan target 334 ribu unit rumah dan Non APBN dengan target sebanyak 666 ribu unit rumah.

"Nanti kita lihat daerah mana yang siap, tapi banyak yang sudah siap, 200an daerah lebih," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui kebutuhan rumah baru setiap tahun sebanyak 800 ribu unit, sedangkan kemampuan membangun pengembang dan masyarakat sebanyak 400 ribu unit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika