REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pemerintah daerah harus ikut menjaga kestabilan harga komoditas pangan menjelang puasa, karena berpotensi mengganggu pencapaian kinerja laju inflasi nasional.
"Seluruh daerah harus secara bersama-sama mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, karena masalah ini bukan masalah orang Jakarta saja," ujarnya, Senin (1/6).
Suryamin menjelaskan salah satu upaya pemerintah daerah yang bisa dilakukan dalam mengendalikan laju inflasi nasional adalah dengan membentuk pasar murah yang berfungsi sebagai penyeimbang harga secara rutin.
"Pemda bisa melakukan pasar murah bahkan pasar penyeimbang seperti di Kalteng. Kalau pasar murah hanya satu kali ad hoc, tapi pasar penyeimbang bisa lama dan punya pasokan bagus. Itu saja bisa mengontrol komoditas yang digunakan masyarakat khususnya beras," ujarnya.
Ia menambahkan harga-harga komoditas, seperti beras yang masih tercatat deflasi pada Mei, bisa mengalami kenaikan menjelang pertengahan tahun. Untuk itu, pasokan harus disiagakan oleh pemerintah melalui koordinasi yang baik antara pusat dan daerah.
"Deflasi (beras) yang ada sekarang mudah-mudahan bisa dikontrol agar tidak inflasi, dan kenaikan harga gabah tujuh persen yang sudah terjadi pada Mei, tidak diikuti harga beras yang melonjak pada Juni," kata Suryamin.
BPS mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 sebesar 0,5 persen, atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dalam bulan yang sama, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan menjelang puasa dan lebaran.
Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi antara lain cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, ikan segar, tarif listrik, tomat sayur dan cabai rawit. Namun, harga beras masih relatif stabil bahkan menyumbang deflasi pada Mei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika