REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menanggapi isu nasionalisasi industri pertambangan dan migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi industri dalam waktu dekat ini. Sudirman menyebut, pemerintah justru ingin memperkuat basis nasional kapasitas nasional dengan cara sinergi. 

"Misal soal Mahakam. Kita tidak katakan selesai, kemudian bubar. Tidak. Tapi diberi proses, difasilitasi supaya kalau Pertamina jadi operator masih bisa kerjasama dengan operator lama," ujar Sudirman, dalam acara ramah tamah dengan media massa, Ahad (31/5).

Sama halnya dengan PT Freeport Indonesia, Sudirman menyatakan akan menerapkan pola yang sama dengan kasus Blok Mahakam. Pemerintah ingin menaikkan porsi kepemilikan saham pemerintah pada industri pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia ini. 

"Jelas bahwa Freeport ini masuk dalam rezim kontrak karya. Dan UU minerba katakan sejak UU itu diundangkan harusnya seluruh rezim beralih jadi IUP. Ini yang akan kita kerjakan, dengan begitu posisi negara akan lebih kuat," ujar Sudirman.

Sudirman melanjutkan, ada kebijakan bahwa secara bertahap PT Freeport Indonesia dan siapapun harus lakukan divestasi. Sebagai informasi, saat ini Indonesia memegang saham 9 persen. Pada Oktober nanti akan ada tambahan 10 persen. 

"Sebelum 2021 diharapkan 30 persen. Secara gradual ini naik sehingga porsi nasional makin hari makin besar. Tapi tidak ada pikiran nasionalisasi," kata Sudirman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika