REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Daya saing pariwisata Indonesia meroket hingga 20 peringkat, dari posisi 70 tahun 2013, melompat ke nomor 50 tahun 2015. Pemeringkat Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ini adalah World Economic Forum, yang sangat kredibel dan beranggotakan 141 negara.

Hanya China saja, satu-satunya negara yang tingkat kenaikannya lebih tinggi dari Indonesia, yakni dari papan 45 ke 17, tahun ini.

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, sebenarnya menargetkan tahun 2019 Indonesia masuk ke papan 30 besar dunia, dari saat menjabat 2014 lalu masih berada di peringkat 70 dunia. Pengaruh dari naiknya indeks daya saing pariwisata versi WEF itu, “Kita dinilai telah benar menjalankan industri pariwisata berstandar global. Ada 14 indikator yang dinilai, dengan standar internasional. Dengan begitu, wisatawan semakin nyaman, aman, dan berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan,” jelas mantan Dirut PT Telkom itu dalam siaran persnya yang diterima Republika Online, Ahad (17/5).

WEF merilis indeks itu juga untuk memberikan data yang dipercaya oleh hampir masyarakat dunia. Itu sekaligus menjadi “buku putih” pegangan turis untuk menentukan pilihan berwisata. Semakin baik peringkatnya, maka standar fasilitas dan service-nya akan semakin baik. “Ketika wisatawan merasa semakin nyaman, maka sustainabilitasnya bisa dijamin. Dan ujung-ujungnya investor akan semakin yakin untuk menanamkan modal ke Indonesia,” kata Arief Yahya.

Menurut Arief, memperbaiki dan menyempurnakan 14 poin yang dipantau World Economic Forum itu, sebenarnya sudah equivalen dengan menyelesaikan problem pariwisata nasional. “Misalnya, kita masih lemah di poin kebersihan dan kesehatan di kawasan wisata, lalu infrastruktur pelayanan wisata, dan lingkungan yang sustainable. Saya sudah membuka komunikasi yang lebih intens dengan kepala-kepala dinas pariwisata di daerah yang memiliki objek wisata. Itu akan mempercepat penanganan terhadap semua keluhan wisman maupun wisnus, karena destinasi itu semua miliknya pemda sesuai dengan UU Otonomi Daerah,” kata dia.

Poin-poin lain, seperti keamanan dan ketertiban, lingkungan bisnis atau industri pariwisata, SDM dan pasar tenaga kerja, ICT – teknologi informasi dan komunikasi, harga-harga, prioritas pariwisata dalam pembangunan di pemerintahan, keterbukaan (visa), infrastruktur di lapangan udara, infrastruktur di jalur darat dan pelabuhan, sumber daya alam , budaya dan bisnis perjalanan.

“Prinsip saya sama: Utamakan yang Utama! Maka kita akan dapat meraih sukses utama pula,” jelas Menpar,” tutur menteri yang dikategorikan sebagai “Menteri Bintang Lima” oleh survei Alvara, April 2015 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika