REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina yang membuat ketentuan baru untuk harga bahan bakar memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) masih belum stabil. Hal tersebut membuat pengamat ekonomi dari Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta pemerintah hati-hati dalam membuat kebijakan ekonomi.

“Apalagi menjelang Ramadhan ini ya, kebijakan ekonomi itu sangat mempengaruhi laju harga di pasaran,” ungkap Enny kepada ROL, Kamis (14/5). Menurut Enny, akhir-akhir ini sudah banyak kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah yang membuat perekonomian Indonesia menjadi bergejolak.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika kebijakan pemerintah tidak hati-hati bisa menimbulkan sentimen negatif kedepannya. “Ambil saja masalah bbm ini yang sering mengalami naik turun, tentu ini nggak bagus dan bisa berdampak kepada inflasi kita,” kata Enny.

Menurutnya, inflasi yang sudah terjadi sejak Jokowi memerintah salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya ketetapan pasti mengenai batas harga BBM. Masih menurut Enny, keadaan tersebut memungkinkan untuk sulitnya memprediksi harga bahan pokok.

“Misalnya seperti beras, masa atau waktu panennya kan sudah terprediksi antara Maret atau April, namun jika harga BBM yang naiknya saat itu tidak menentu sempat naik sempat turun, sehingga berdampak kepada harga beras yang menjadi tidak terprediksi dan mengalami inflasi. Padahal waktu panennya sudah tetap paling hanya telat beberapa minggu,” jelas Enny.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi jangan tidak terkontrol. Apalagi, masih menurut Enny, bulan Ramadhan kan waktunya selalu bergeser pasti pola-polanya juga akan berubah agar bisa disesuaikan dengan keadan ekonominya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika