Senin 11 May 2015 19:56 WIB

Langkah Perbaikan Rupiah Versi Menko Perekonomian

Rep: C85/ Red: Djibril Muhammad
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel saat menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan World Economic Forum East Asia di Jakarta, Kamis (16/4). (Prayogi/Republika).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel saat menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan World Economic Forum East Asia di Jakarta, Kamis (16/4). (Prayogi/Republika).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan rupiah yang kembali melemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah akan terus melakukan kontrol terhadap rupiah. Salah satunya, lanjut Sofyan, adalah perbaikan secara struktural.

"Kita perbaiki ekonomi. Selama tidak kita kontrol ya tidak bisa apa-apa. Untuk perbaiki rupiah, kita lakukan perbaikan struktural," jelas Sofyan, Senin (11/5).

Langkah Perbaikan struktural ini, kata Sofyan, termasuk dengan membebaskan pajak barang mewah, kecuali sepeda motor dan mobil mewah. Sofyan menyebut pembebasan pajak barang mewah dilakukan untuk mendorong konsumsi.

"Berbagai kebijakan lain sedang dilakukan. Salah satunya free trade local, 40 persen TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dianggap produksi domestik," katanya lagi.

Sebelumnya, menanggapi melemahnya kurs rupiah yang kembali menembus Rp 13 ribu lebih, Bank Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga stabilitas kurs.

"Bank Indonesia selalu ada di pasar menjaga stabilitas kurs. Bahkan juga stabilitas pasar Surat Berharga Negara," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Mirza Adityaswara, Ahad (10/5).

Ia menjelaskan, stabilisasi di sini artinya melakukan intervensi di pasar valas, serta pasar Surat Berharga Nasional (SBN). Perlu diketahui, saat ini hanya BI yang menjual dolar.

Sebelumnya, BI pun memastikan pertumbuhan penyaluran kredit di industri perbankan di Indonesia akan lebih tinggi. Dengan begitu, bisa mendorong berjalannya proyek infrastruktur Pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement