REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Presiden Cina, Xi Jinping.
Amerika Serikat (AS) gagal untuk memblokir rencana negara-negara ekonomi maju untuk bergabung dengan AIIB. Meski demikian, Beijing harus mempersiapkan diri untuk membagi peran kelembagaannya dengan anggota lain di AIIB.
Semakin banyak negara maju yang masuk ke AIIB, maka semakin cair pula pengaruh Cina di dalamnya. Cina awalnya menyertakan 49 persen dari total modal, membuat dominansinya tak terbantahkan. Tapi, semakin banyak negara ekonomi maju yang bergabung, maka saham modal Cina akan menurun. Hal ini membuka tantangan keseimbangan kelembagaan atau institutional balancing bagi Cina.
Associate Professor of Political Science di University of Copenhagen, Kai He menilai keseimbangan kelembagaan mengacu pada strategi diplomatik yang memungkinkan negara yang awalnya berkuasa membagi pengaruhnya pada negara anggota lain.
Ada dua jenis keseimbangan kelembagaan, yaitu secara ekslusif dan inklusif. Keseimbangan eksklusif menggunakan lembaga bersama untuk menekan negara sasaran, sedangkan keseimbangan inklusif menggunakan aturan dan norma kelembagaan yang membentuk perilakunya.
"AIIB ini bisa dilihat sebagai strategi kelembagaan eksklusif Cina dalam melawan AS," kata Kai He, dilansir dari East Asia Forum, Selasa (28/4).
Kai He mengatakan keberhasilan AIIB mungkin tidak berarti akhir dari kepemimpinan AS di dunia global, melainkan cara AIIB untuk 'mencuri' dominansi AS dalam sistem keuangan global. Akan tetapi, Cina akan menghadapi tantangan kelembagaan inklusif dari negara-negara lain yang umumnya sekutu AS, yaitu Inggris, Jerman, Perancis dan Australia.
Analis Senior dari Danish Institute for International Studies, Huiyun Feng mengatakan Cina tidak akan menjadi satu-satuya yang menetapkan aturan dan norma di AIIB. Inggris menyatakansiap bergabung sebagai anggota AIIB untuk memastikan lembaga baru ini beroperasi secara transparan.
"Artinya, ada kemungkinan nantinya terjadi pertempuran internal antara Cina dengan negara-negara maju lainya dalam pengambilan keputusan di AIIB," kata Feng.
Cina, kata Feng, perlu mempersiapkan diri untuk tantangan-tantangan yang potensial datang dari negara anggota AIIB. Cina perlu menggandeng para ahli lembaga keuangan dan ekonom dunia untuk mengatur agenda, aturan, prosedur, dan bahkan norma sesuai standar internasional yang disepakati bersama. Tata kelola yang baik dan transparansi menjadi kunci keberhasilan semua lembaga keuangan.
Jika AIIB dirancang untuk menjadi bank investasi, Cina harus membiarkan pasar yang menentukan bagaimana bank ini beroperasi. Cina akan mendapatkan kekuasaan dengan cara yang lembut jika mereka menghormati aturan, norma, dan prosedur negosiasi dengan anggota lain yang tergabung dalam AIIB.
"Ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan masa depan Cina di dunia global adalah menemukan keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak, khususnya antara negara kaya dan negara miskin," kata Feng.
Cina harus memimpin AIIB untuk bekerja sama dengan institusi global, bukan melawannya hanya demi meningkatkan pembangunan di Asia Pasifik. Dengan cara ini, AIIB tidak hanya sebatas mimpi seorang Xi Jinping, melainkan juga membuka halaman pertama dari 'Abad Cina.'
Ikuti Whatsapp Channel Republika
