Kamis 09 Apr 2015 14:24 WIB

Pemerintah Dituding Neolib, Ini Reaksi Menteri Andrinof

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Ilham
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago menolak anggapan yang menyebut pemerintah menganut paham liberalisme. Sebab, pemerintah tidak pernah melepaskan perannya untuk melakukan intervensi dalam kegiatan perekonomian.

"Kalau ada yang bicara pemerintah liberal atau neolib, itu mereka asal nyebut saja dan tidak memahami persoalan," kata Andrinof di kantornya, Kamis (9/4).

Sebelumnya, ekonom dari IPMI International Business Scholl, Jimy M Rifai Gani menilai pemerintahan Joko Widodo cenderung membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar domestik.

Pemerintah dianggap tidak menghindari sistem ekonomi liberal, dimana semua harga ditentukan kekuatan pasar. Salah satu contohnya adalah kebijakan pengurangan subsidi energi seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Andrinof menjelaskan, pemerintah mengklasifikasi jenis BBM, seperti solar yang mempunyai fungsi strategis untuk melayani kelompok rentan ataupun yang membutuhkan pelayanan seperti nelayan dan pengguna angkutan umum, tetap disubsidi.

"Solar masih disubsidi. Itu kan namanya bukan neolib. Kalo neolib dilepas semua ke pasar. Siapa yang kuat dia yang menguasai. Pemerintah juga tidak mengabaikan pelayanan publik," ucapnya.

Mengenai usaha pencabutan subsidi premium, dia mengatakan, pengguna premium memang tidak layak mendapatkan subsidi. Meski tidak ada subsidi, Andrinof menegaskan pemerintah tidak serta merta melepas harga ke pasar. Pasalnya, pemerintah tetap menentukan harga setiap bulannya. "Artinya masih ada intervensi dari pemerintah," kata dia.

Pemerintah juga menuai kritikan karena masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akibatnya, harga sulit dikendalikan.

Namun Andrinof berkelit bahwa pemerintah sudah memiliki perangkat untuk mengendalikan harga di pasar. Misalnya dengan mengoptimalkan tim pengendali inflasi daerah, lalu memaksimalkan peran bulog, dan operasi-operasi pasar.

"Yang terpenting adalah bagaimana agar tidak ada pihak yang menimbun stok, khususnya barang kebutuhan pokok," kata Andrinof.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement