REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Nelayan dinilai masih memiliki akses yang terbatas terhadap perbankan. Padahal, nelayan membutuhkan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menyatakan, untuk mendekatkan nelayan dengan perbankan itulah, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan anggaran Rp 43 triliun untuk pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.
Meski demikian, Indroyono mengaku bahwa dana tersebut akan lebih banyak terserap untuk pembangunan kapal atau galangan kapal. Sehingga menurutnya, sembari berjalan pemerintah akan terus menyempurnakan sistem pembiayaan nelayan yang lebih baik.
"Kami melihat untuk kelautan dan perikanan ini tidak bankable. Harus cari upaya agar bankable. Dialokasikan 40 triliun sebagian besar untuk galangan kapal. Belum untuk bantu para nelayan dan pembudidaya," jelas Indroyono, Senin (6/4).
Indroyono mengambil satu contoh, pemerintah merencanakan untuk membuat pola pembiayaan seperti KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Sistem ini akan dijalankan bersama dengan OJK dan menggaet sejumlah bank nasional.
"Harus dicari pola, misal seperti KUR, jadi ada anggaran pemerintah ditaruh di perbankan. Dengan jaminan asuransi. Nanti giring rasio 10 kali. Misal 1 miliar rupiah sama pemerintah diserahkan ke Askrindo, dengan giring rasio 10 miliar," ujarnya.
Dengan sistem demikian, lanjutnya, pemerintah bisa menambah operasi untuk 10 ribu kapal, dengan asumsi biaya operasi untuk 1 kapal kecil senilai Rp 1 juta.
"Kalau bicara OJK kan bicara mengawasi perbankan. Nah sekarang lebih bagus mereka promosikan, kita bicara apa saja yang bisa dipakai untuk perikanan," lanjutnya.
Mengenai alokasi KUR ini, Indroyono menyebut bahwa nominal angkanya masih akan dimatangkan di tingkat pemerintah. Dia menyebut, yang pasti adalah pihak asuransi yang akan menjaminkan para nelayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
