REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memang dikenal menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Meski menjadi pemilik atas pulau-pulau tersebut, Indonesia bukanlah 'penguasa' sesungguhnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan seorang aktivis nelayan asal Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Radian dalam diskusi tentang pembangunan maritim Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/3). Ia mengatakan, di laut ada semacam prinsip lain yang secara tidak tertulis mengatakan penguasa laut ialah para pemilik kapal yang notabene datang dari negara lain.

"Secara de jure, laut memang milik kita, tapi pemilik laut bukanlah penguasa laut, penguasa laut adalah pemilik kapal. Jadi kalau Indonesia tidak memiliki kapal ya bukan penguasa sebenarnya," ujarnya.

Ia mencontohkan banyaknya kapal-kapal dari Thailand, Vietnam, dan Cina yang hilir mudik di perairan Indonesia seperti yang ia lihat sehari-hari di Natuna. Untuk mendapatkan predikat negara kepulauan yang sejati, ia menilai harus adanya kapal-kapal yang menghubungkan satu pulau dan pulau lain.

Meski begitu, ia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meninjau kembali penenggelaman kapal-kapal asing. "Kapal asing itu seperti kedubes tapi bisa berjalan. Dengan menenggelamkan kapal seperti kita telah menenggelamkan kedubes asing," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika