REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan swasembada pangan dapat tercapai maka mau tidak mau produksi pangan harus ditingkatkan.

"Tidak ada impor, harus dipenuhi dari dalam negeri," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Politik Beras di Era Pemerintahan Jokowi-JK" yang dihelat di Gedung KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Demi mengejar target pembelian gabah kering giling (GKG) petani sebesar 73,4 juta ton sepanjang tahun ini, ia mengatakan Kementan telah berupaya keras dengan membuat kebijakan dengan menurunkan tim khusus untuk 'blusukan' di sejumlah daerah di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam surat Keputusan Menteri Nomor 3 tahun 2015 tentang Upaya Khusus Meningkatkan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

"Implementasi surat keputusan menteri ini sangat menarik, hampir dari pegawai di Kementan saat ini berada di lapangan. Setiap provinsi diwakili satu orang," sambungnya.

Hasil menambahkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS)‎ di Kementan juga mendapat mandat khusus untuk memegang satu kabupaten demi peningkatan produktifitas pangan terutatama padi. Ia melanjutkan, anggaran Kementan sendiri yang terserap sudah mencapai angka 28 persen per Februari lalu.

Ia juga menambahkan, Kementan terus mendukung keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilitator yang mampu bekerjasama terkait program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika