REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan alasan utama penghentian megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dikarenakan akan mematikan sektor ekonomi rakyat di pelabuhan dan pulau.
"Perlu saya jelaskan, alasan penghentian JSS ini karena banyak negatifnya, diantaranya mematikan ekonomi atau pencarian masyarakat di pelabuhan dan pulau yang sudah berlangsung lama," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, pada rapat Musrenbang Provinsi Lampung, di Pemprov Lampung, Rabu (25/3).
Ia mengatakan tidaklah tepat kalau mau membangun JSS, karena dampak kemacetan arus lalu lintas di jalan nasional dan keterlambatan alur pelayaran penyeberang Bakauheni-Merak. Kemudian beban jalan yang bertambah sehingga jalan cepat rusak. "Bila ini yang menjadi alasan, maka pembangunan JSS ini bukan solusi," ujarnya.
Menurut dia, bila terjadi kemacetan arus lalu lintas baik di Lampung maupun di Banten, seharusnya yang diperbaiki dan dibenahi kondisi infrastrukturnya sebagai penyebab kemacetan, bukan malah membuat jembatan. Begitu juga dengan keterlambatan atau sering molornya waktu penyeberangan, sebaiknya dibenahi dan dibangun dermaga pelabuhan dan kapalnya.
Ia mengatakan bila dermaga pelabuhan terus dibenahi dan dibangun baru serta fasilitasnya sama dengan bandara, selain itu perbaikan kapal dan pengadaan kapal baru, maka keterlambatan penyeberangan tidak akan terjadi karena solusinya sudah dilakukan.
Selain itu, kehadiran JSS akan mematikan usaha kecil dan menengah rakyat yang berada di sekitar pelabuhan dan pulau antara Bakauheni - Merak. Padahal, ekonomi rakyat di tempat itu sudah berlangsung lama. "Berapa banyak sektor ekonomi rakyat akan mati, padahal mata pencariannya berada di sana," ungkapnya.
Megaproyek JSS sepanjang 30 km dengan biaya diperkirakan Rp 200 triliun ini sudah digagas sejak 10 tahun lalu, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Banten. Bahkan, feasibility studinya sudah dilakukan pihak Artha Graha. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), proyek JSS ini sudah masuk Bappenas dan sudha dibentuk tim. Namun, pada masa Presiden Joko Widodo, proyek JSS ini dihentikan dan tidak masuk lagi program prioritas Bappenas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika