REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Target pemerintah untuk mengejar tambahan 35 ribu megawatt pada 2019 diyakini mampu menyerap ribuan tenaga kerja baru. Meski disebut ambisius, proyek ini dianggap bisa menambah serapan tenaga kerja produktif di daerah.

Untuk mencapai target ini, pemerintah sendiri sedang gencar merencanakan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dianggap lebih murah dari segi biaya.

Direktur Strategis PT ABM Investama Yovie Priadi menyebut bahwa penyerapan tenaga kerja dalam proyek penambahan 35 ribu megawatt bisa mencapai 1.500 orang dalam satu proyek saja. Yovie menyebut, dalam pembangunan PLTU penyerapan tenaga kerja terbagi dalam dua bagian, masa konstruksi dan ketika pembangkit beroperasi.

"Saat konstruksi saja bisa mencapai 500 sampai 1000 orang. Itu baru tahap awal. Kalau sudah beroperasi, pembangkit bisa serap hingga 500 orang," jelas Yovie, Ahad (22/3).

Yovie melanjutkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penyerapan tenaga kerja di daerah adalah masalah skill atau kemampuan penduduk daerah. Dia mencontohkan, di daerah Sumatera yang terpencil bisa jadi lebih susah untuk membangun pembangkit listrik dengan serapan orang lokal yang memadai.

Hal ini lebih disebabkan eh akses industri yang belum maksimal. Di daerah tersebut, rata-rata industri belum masuk dan kemampuan masyarakat belum terdorong.

"Mungkin akan berbeda dengan Kalimantan. Di sana sudah ada banyak tambang industri, dan penduduknya punya pengalaman di industri juga," ujar Yovie.

Dia juga menambahkan, pihak nya akan terus melanjutkan pelatihan di Kalimantan kepada para pekerja yang yang akan dipekerjakan di Aceh. Namun dirinya menegaskan untuk tetap menyerap tenaga lokal.

"Ada aturannya 70 persen tenaga lokal, 30 persen dari luar. Justru kita ingin 95 persen dari lokal," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika