REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diminta memperhatikan polusi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Permintaan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional”.
Dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Muhaimin mengatakan mobil listrik juga berkaitan dengan listrik yang diproduksi. “Nanti bisa dikaji, sejauh mana listrik kita sudah ramah lingkungan,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Kamis sebagaimana dikutip Antara.
Gus Imin menyampaikan bahwa kontribusi asap kendaraan terhadap polusi karbon di Jakarta lebih kecil apabila dibandingkan dengan polusi yang disebabkan oleh PLTU.
Polusi yang disebabkan oleh PLTU kemudian menyebabkan udara bersih di Jakarta bergantung kepada arah angin. “Pernah rame sedunia waktu itu, isunya angin tidak ber-KTP,” ucap Gus Imin ketika merujuk pada perdebatan yang pernah terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Gus Imin menjelaskan bahwa ramainya isu tersebut dikarenakan sumber polusi Jakarta berasal dari PLTU-PLTU yang berada di sekitar Jakarta.
Oleh karena itu, Gus Imin meminta perumusan yang konkret dalam pengembangan industri kendaraan listrik dalam rangka menangani polusi dan produksi karbon, utamanya di kota-kota besar.
“Desa-desa juga harus dipelihara untuk sistem menjadi sumber ketahanan lingkungan kita,” kata Gus Imin.
Meskipun meminta pengembangan industri kendaraan listrik yang penuh kehati-hatian, Muhaimin tak menampik pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Kendaraan listrik, lanjut dia, memiliki keterkaitan dengan agenda global dan agenda nasional ihwal lingkungan hidup.
“Ini menyangkut ancaman, bukan saja ancaman krisis, tetapi bencana lingkungan hidup yang nyata di depan kita. Salah satunya adalah panas bumi menjadi isu yang sangat konkret di depan mata,” kata Gus Imin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika