REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mempertajam analisis skema transisi Blok Mahakam, Kalimantan Timur, sebelum kontrak dengan Total E&P Indonesie habis pada 2017.
"Pertamina diminta mempertajam, kan mereka diminta beri usulan, sudah kami terima tapi kami minta supaya dipertajam analisisnya, simulasinya diperluas," kata Wira seusai pengumuman pemenang lelang wilayah kerja di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut dia, analisis yang tajam dan lebih luas dibutuhkan dalam simulasi harga minyak dunia yang fluktuatif. Harga minyak yang rendah dan tinggi dinilai akan sangat mempengaruhi biaya investasi sehingga perlu ada analisis mendalam termasuk soal penerimaan negara.
"Kita berharap April sudah jadi (analisisnya). Pasti dibahas lagi dan akan diputuskan, kami harap segera," ujarnya.
Lebih lanjut, Wira mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan regulasi untuk "participating interest" (PI) atau proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi wilayah kerja migas. Ia juga mengingatkan PI sebesar 10 persen hanya untuk daerah sehingga jika ada perusahaan swasta dan internasional ingin harus mengikuti aturan tender.
"Kita harapkan daerah yang dapat, bukan orang lain yang dapat. Skenarionya banyak misalnya dengan ajak perbankan nasional atau Pertamina yang 100 persen milik negara serta lewat BUMD," katanya.
Menurut Wira, ada banyak parameter yang digunakan dalam proses pengalihan Blok Mahakam. Terlebih, blok tersebut merupakan wilayah kerja dengan produksi minyak mentah yang besar yakni 250.000 barel setara minyak per hari (boepd) atau sekitar seperempat produksi nasional.
"Kita yakin Pertamina bisa, tapi blok sebesar itu harus detail. Banyak parameter yang dipertimbangkan dengan risiko," katanya.
Pertamina sebelumnya mengajukan proposal Blok Mahakam dengan skenario harga minyak 100 dolar AS per barel dengan nilai investasi 25,2 miliar dolar AS dalam 20 tahun. Perusahaan pelat merah itu diharapkan bisa segera melaksanakan transisi pengelolaan Blok Mahakam sebelum kontrak dengan Total habis pada 2017. Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015, namun pemberlakuannya setelah 2017.
Total sebagai operator Mahakam kini menguasai 50 persen hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika