REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan Indonesia sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2015, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi untuk memperbaiki iklim investasi.
"Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu untuk izin usaha oleh BKPM merupakan langkah tepat, namun implementasinya tidak akan terjadi seketika," ujarnya dalam pemaparan laporan terbaru triwulan Bank Dunia di Jakarta, Rabu (18/3).
Ndiame memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada pada kisaran 5,2 persen, atau jauh dibawah asumsi pemerintah dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen, karena sektor ekspor tidak bisa memberikan kontribusi signifikan tahun ini.
"Bahkan untuk mencapai angka 5,5 persen, Indonesia membutuhkan kerja yang sangat keras, karena konsumsi domestik, investasi maupun ekspor sedikit mengalami tekanan dan menurunkan proyeksi pertumbuhan," ujar dia.
Ia mengharapkan dalam jangka menengah panjang, pemerintah melakukan berbagai pembenahan struktural, agar perekonomian Indonesia tidak rentan terhadap tekanan eksternal dan tumbuh tinggi sesuai ekspektasi.
Pembenahan tersebut, kata Ndiame, antara lain melakukan pembangunan dan pembenahan sarana infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong produktivitas sektor potensial dalam ekonomi.
"Mengatasi infrastruktur 'gap' dan membenahi ketimpangan kualitas SDM, sangat krusial untuk jangka panjang, karena inilah kelemahan Indonesia. Sedangkan kebijakan publik yang memadai dibutuhkan untuk mendorong efektivitas sektor ekonomi," ujarnya.
Ndiame mengaku optimistis, apabila reformasi struktural tersebut dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercatat lebih baik, minimal berada pada kisaran 5,5 persen-6,0 persen sesuai potensinya.
Bank Dunia memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2 persen pada 2015, namun angkanya diprediksi sedikit meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada 2016, dengan asumsi laju konsumsi swasta relatif stabil didukung percepatan investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika