REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan lebih agresif mengundang investor dalam membangun infrastruktur Tanah Air. Ini karena pemerintah tidak bisa membebankan semua biaya pembangunan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Deputi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, salah satu bentuk mengundang investor adalah dengan melakukan kerjasama antarnegara

"Lebih agresif dengan melakukan pendekatan Government to Government (G to G). Presiden kan juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa negara dalam rangka meningkatkan peran investasi asing ke infrastruktur," kata Bobby kepada ROL, Selasa (17/3).

Pemerintah, kata Bobby, sudah berupaya mewujudkan janjinya membangun infrastruktur. Itu dibuktikan dengan naiknya anggaran infrastruktur sekitar Rp 100 triliun menjadi Rp 290 triliun dalam APBNP 2015.  

Meski begitu, pembiayaan infrastruktur tidak mungkin hanya berasal dari pemerintah sebab pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan.  

Makanya, pemerintah juga melanjutkan skema kerjasama pemerintah-swasta dalam membangun infrastruktur. "Karena kebutuhan dana infrastruktur sangat besar sementara APBN kita tidak cukup," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika