REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dinilai minim perencanaan. Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dinilai tak terencana dengan baik.

Menurut Hendro, pemerintah hanya menyediakan 25 persen dari total dana yang dibutuhkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 20 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara itu 75 persen sisanya diharapkan datang dari investor.

''Program pemerintah belum siap,'' kata dia, Jakarta, Selasa (17/3) siang.

Dia menuturkan, sisa dana 75 persen diharapkan berasal dari investor swasta. Namun, mereka dinilai kurang berminat. Pasalnya, karena kurangnya perencanaan sehingga para investor merasa kurang yakin jika dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan.

Karena komersial, ujar dia, mereka harus punya tingkat keyakinan proyeknya hasilkan pendapatan.

Anggaran infrastruktur naik menjadi Rp 282 triliun dalam APBN-P 2015  dari Rp 190 triliun dalam APBN 2015. Anggaran infrastruktur akan difokuskan untuk mengembangkan perumahan, bendungan, membangun irigasi bagi petani, mengembangkan wilayah perbatasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika