REPUBLIKA.CO.ID, SAWAHLUNTO -- Sistem penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik turun menyulitkan penghitungan tingkat inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kata Kepala Kantor BPS Sawahlunto, Heri Sulistio.
"Padahal hasil perhitungan tingkat inflasi itu dibutuhkan untuk mengukur indeks kemiskinan di daerah," katanya di Sawahlunto, Senin (9/3).
Dia menambahkan angka indeks kemiskinan sangat berpengaruh pada situasi makro, seperti kenaikan BBM, sehingga bisa mengubah standar biaya hidup masyarakat terhadap pendapatannya. Dengan menggabungkan beberapa indikator itu, lanjut dia, akan terlihat program entas kemiskinan apa yang bisa dibuat dan seberapa besar pengaruh program itu dalam menekan angka kemiskinan.
Terkait perhitungan kemiskinan di Kota Sawahlunto, jelasnya, berdasarkan analisa tahun 2013 angka indeks kemiskinan tercatat sebesar 2,28 persen. Menurut dia, angka itu secara umum masih bagus meskipun ada sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya.
"Waktu itu naiknya persentase indeks tersebut lebih dipicu oleh tingkat inflasi yag terkoreksi karena adanya kenaikan harga BBM," ujar dia.
Meskipun pihak pemerintah kota (Pemkot) setempat sudah meluncurkan bantuan bagi masyarakat miskin, tambahnya, namun kenaikan pendapatan mereka tidak setinggi inflasi yang terjadi. Disamping itu, ujarnya, menurunkan angka indeks kemiskinan dari angka tersebut cukup sulit dilakukan karena sudah hampir menyentuh level indeks kejenuhan kemiskinan dalam ukuran garis kemiskinan saat ini.
"Karena berdasarkan data sampel yang ada, golongan masyarakat kategori miskin itu adalah para penyandang disabilitas dan orang-orang jompo," kata dia.
Dia menyebutkan golongan tersebut memang sulit untuk produktif dan harus dibantu dengan program khusus oleh pemerintah daerah.
"Selain itu, masyarakat yang berada dalam wilayah ukur hampir miskin juga harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang berada dalam golongan ini jatuh dalam kemiskinan karena pengaruh ekonomi makro yang terjadi saat ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
