REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan agar pemerintah bersama dengan nelayan segera mengakhiri polemik antara pemerintah dan nelayan terkait penggunaan alat tangkap cantrang.
Ketua KNTI Rizal Damanik menyayangkan lambannya pemerintah mengambil tindakan antisipatif penyelesaian polemik penggunaan alat tangkap cantrang hingga menyebabkan meluasnya aksi massa dan lumpuhnya jalur Pantura Jawa. "KNTI menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, sembari mengawal proses transisi berjalan optimal," ujar Rizal, Rabu (4/3).
Sejumlah dokumen, lanjut Rizal, menunjukkan upaya peralihan penggunaan cantrang sudah dilakukan sejak 2005. Namun menurutnya, sejak saat itu pula pemerintah dan pemerintah daerah tidak mengawal proses peralihannya.
Rizal menilai pemerintah justru dengan sadar mencatat hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal cantrang sebagai bagian dari prestasi peningkatan produksi ikan nasional. Berdasarkan catatannya, Rizal menyebut penggunaan cantrang sebanyak 3.209 unit di 2004 meningkat 5.100 unit di 2007 dan sekarang diperkirakan lebih dari 10 ribu unit dari Jawa Tengah.
"Maka kini, tindakan pemerintah membiarkan polemik cantrang pada lebih dari sebulan terakhir, tidak dapat dibenarkan!" ujar Rizal.
Sedikitnya, Rizal menambahkan, 100 ribu jiwa terkena dampak langsung dan lebih 500 ribu jiwa lainnya terkena dampak tidak langsung akibat terhentinya aktivitas Anak Buah Kapal Ikan (ABK). Pemenuhan hak-hak dasar warga yang dilindungi oleh konstitusi juga nyaris terabaikan.
Belajar dari masa lalu, dan guna memastikan efektivitas pengelolaan perikanan, KNTI mendesak pemerintah pusat untuk mengawal secara penuh Masa Transisi, dengan sejumlah langkah strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
