Rabu 04 Mar 2015 16:02 WIB

Pemerintah Harus Desak Newmont Bangun Smelter di NTB

Rep: C75/ Red: Ani Nursalikah
Smelter (Ilustrasi)
Smelter (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Kurtubi mendesak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) segera membuat smelter di wilayah tambang, Pulau Sumbawa. Pembangunan smelter di Pulau Sumbawa akan memberikan dampak positif bagi perekonomian NTB.  

“Posisi saya, meminta PT Newmont membuat smelter di pulau Sumbawa dan tidak di Gresik. Saya akan protes ke kementerian ESDM kalau menyetujui smelter untuk PT Newmont di Gresik,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kota Mataram, Rabu (4/3).

Menurutnya, jika pembangunan smelter dilakukan di NTB maka menjadi peluang bagi pemerintah daerah mengusulkan NTB sebagai sentra industri nasional. Oleh karena itu, pemda harus kompak meminta PT Newmont membangun smelter di pulau Sumbawa.

Selain itu, pembangunan smelter akan mendorong pemerataan pembangunan sehingga tidak terkonsentrasi hanya di pulau Jawa. “Kalau ada smelter, industri lain yang membutuhkan outpot dari smelter akan membangun di Pulau Sumbawa,” katanya.

Kurtubi menambahkan dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah sangat kecil dibandingkan penerimaan pusat. Selama ini, seluruh hasil pajak tambang dari PT Newmont sebesar 33 persen diterima pemerintah pusat. Sementara, penerimaan negara bukan pajak atau royalti yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat lebih kecil, semisal royalti emas yang hanya satu persen.

Ia menuturkan, dirinya tidak sepakat dengan pemerintah pusat jika menyetujui pengolahan konsentrat PT Newmont di Gresik. Pasalnya, dengan membangun Smelter di NTB maka akan menghemat biaya mengirim konsentrat ke luar.

Penerimaan pajak dari sejak awal pengoperasian PT Newmont hingga 2012, 99 persen lebih masuk ke kas negara. Sementara yang masuk ke kas daerah sangat kecil.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat, PT Newmont Nusa Tenggara enggan memberikan keterangan terkait keinginan pemerintah daerah agar pihaknya segera membangun smelter di NTB. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement