Sabtu 28 Feb 2015 16:35 WIB

Kebijakan Pemerintah Buka Peluang Spekulan Beras

Rep: C78/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Jokowi mengunjungi gudang beras bulog.
Foto: Republika/Prayogi
Presiden Jokowi mengunjungi gudang beras bulog.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Muhammad Syarkawi Rauf menyebut, dalang kenaikan harga beras di pasaran kemungkinan besar disebabkan permainan spekulan. Mereka terdiri dari para pengusaha besar penggilingan beras dan para pedagang besar yang memang memiliki banyak pasokan beras.

Mereka lantas menjadi pemasok beras utama untuk pedagang eceran sekaligus mengendalikan harga sesuai spekulasi mereka. "Pengaturan harga oleh spekulan terbuka lebar, karena kebijakan dan data-data pemerintah yang lemah di beras," kata dia pada Sabtu (28/2).

Dikatakannya, sejumlah kebijakan pemerintah selama ini juga membuka peluang spekulan mengambil alih peran Bulog untuk memainkan harga beras. Misalnya, mekanisme penyaluran raskin yang berbelit-belit, terhentinya penyaluran raskin sejak November 2014 hingga Januari 2015 sehingga masyarakat miskin mencari beras ke pasar.

Selain itu, penyebab lain kentaranya kebijakan pemerintah yang lemah adalah isu penghapusan raskin yang akan diganti dengan e-money serta ketidakserempakan data yang digulirkan pemerintah soal kebutuhan beras masyarakat, tingkat produksi serta pasokannya. "Data di BPS beda dengan data pemerintah, ini membuat spekulan menarik kesimpulan bahwa pemerintah lemah dalam menjaga kestabilan harga," kata dia.

Menyoal keberadaan mafia beras sebagaimana yang ditudingkan Menteri Perdagangan, ia telah meminta data-data akurat terkait keberadaan mereka. Namun, Kemendag sampai detik ini belum memberikan data tersebut. "Kalau data sudah ada, kita akan langsung tindak hari itu juga," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement