REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Harga minyak dunia yang masih rendah tidak membuat sejumlah proyek panas bumi urung dilanjutkan. Direktur Utama Pertamina Geotermal Energi Rony Gunawan mengungkapkan, justru rencana pengembangan pembangkit listrik harus tetap berjalan untuk mengantisipasi penurunan produksi minyak nasional.

Sejumlah proyek yang akan tetap dijalankan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Lumut Balai Sumatera Selatan, Ulu Belu Lampung, dan Lahendong Sulawesi Utara.

"Kalau untuk PLTP ini sendiri sudah didanai oleh Bank Dunia dan JICA. Artinya kita tidak bisa berhenti. Kemudian perjanjian uap listriknya sudah diteken lama tinggal realisasikan," jelas Rony, Selasa (24/2).

Ketiga proyek yang dananya dari Jepang ini adalah PLTP Lumut Balai 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 55 megawatt, PLTP Ulu Belu 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 55 megawatt, serta PLTP Digendong 5 dan 6, dengan kapasitas 2 x 20 megawatt.

Dana yang digelontorkan memang untuk biaya eksploitasi, bukan eksplorasi. Rony menambahkan, saat ini masih sulit untuk menggandeng investor untuk mendanai eksplorasi. Karena investasi di bidang panas bumi butuh waktu cukup panjang. Butuh waktu hingga 5 tahun untuk bagi pengembangan lapangan panas bumi dari proses eksplorasi awal, pengeboran sumur pertama, hingga menghasilkan energi listrik. 

"Tapi mau tidak mau geotermal ini harus jalan. Kalo kita andalkan minyak dan batubara sekitar 30 sampai 40 tahun ini akan habis," ujar Rony. 

Sedangkan pemanfaatan geotermal nantinya akan diutamakan untuk memnuhi kebutuhan listrik di daerah sekitar PLTP. Targetnya, PLTP mampu memenuhi kebutuhan listrik dan Jawa dan Sumatera, di samping dari PLTU yang selama ini eksis. 

Selain Jawa, lapangan geotermal yang potensial untuk dikembangkan adalah Nusa Tenggara Timur meski potensinya kecil, dan Sulawesi. Karakter geologi di Papua dan Kalimantan mengakibatkan sulitnya pengembangan geologi di area tersebut. Sedangkan survey manifestasi geotermal paling banyak ditemui di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika