REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pelaku usaha mengeluhkan butuh kepastian terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Para pengusaha berharap pemerintah dapat concern memfasilitasi para pengusaha untuk kepastian UMP. Para pelaku usaha mengeluhkan ketidakkonsistenan dalam perumusan UMP setiap tahunnya. Hal itu dinilai menghambat perencanaan jangka panjang perusahaan. Mereka berharap ada penetapan UMP untuk jangka waktu tertentu sehingga ada kepastian bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Sepatu Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko mengatakan, jika pemerintah dapat mengatasi permasalahan UMP, industri persepatuan tanah air akan semakin meningkat. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir nilai ekspor industri sepatu selalu meningkat. Pada tahun 2014 ekspor sepatu mencapai 4,5 miliar dolar AS dan investasi sektor sepatu sebanyak 68 perusahaan.
“Apabila persoalan UMP dapat dipecahkan, saya yakin akan ada investasi 200 perusahaan baru. Jika rata-rata setiap perusahaan memiliki 10 ribu, akan tercipta 1 juta lapangan kerja dari industri ini” ujarnya dalam forum investor di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (10/2) .
Para pelaku usaha juga mengungkapkan bahwa negara-negara ASEAN saat ini sangat aktif menggerakan sektor industri padat karyanya. Dikhawatirkan, Indonesia kalah bersaing dan hanya menjadi target pasar produk negara-negara Asean. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif khusus bagi sektor industri padat karya sehingga semakin memacu industri tersebut untuk bisa bersaing dengan negara-negara tersebut.