REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Dubai Islamic Bank (DIB) bersama dengan perusahaan penyedia jasa software analisis ternama internasional, ASA, mengumumkan kolaborasi untuk mencegah praktik pencucian uang pada nasabah DIB.
SAS akan menyediakan sistem anti pencucian uang (AML) yang sesuai standar Uni Emirat Arab (UEA) dan Aturan Kesesuaian Akun Pajak Asing (FATCA) yang sudah mulai efektif diberlakukan 1 Juli 2014 lalu.
Wakil Kepala Eksekutif DIB, Mohamed Abdulla Al Nahdi, mengatakan DIB berkomitemen untuk menumbuhkan nilai tanggungjawab yang sesuai aturan lokal dan internasional.
Kerjasama dengan SAS dinilia al-Nahdi sejalan dengan filosofi DIB. Penerapan sistem ini juga akan membuat kami memiliki pendekatan lebih menyeluruh atas potensi kejatan keuangan dengan tingkat keamanan tinggi.
''Sistem akan membuat kami memiliki mitigasi risiko yang lebih baik. Apalagi saat ini sistem keuangan sudah semakin kompleks,'' tutur al-Nahdi seperti dikutip Zawiya, Ahad (8/2).
Direktur Regional SAS Timur Tengah dan Francophone Afrika, Shukri Dabaghi, menjelaskan karena penerapan FACTA di UEA makin ketat, harus dipastikan institusi finansial memiliki kendali internal yang baik untuk mendeteksi potensi aktifitas pencucian uang.
''Dengan sistem yang dibangun, DIB bisa mulai menelusuri akun mencurigakan termasuk akun-akun yang membiayai kegiatan terorisme,'' kata Dabaghi.
Perbankan Islam dan keuangan Islam kini jadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dengan nilai lebih dari satu triliun dolar AS secara global.
DIB adalah bank syariah pertama di UEA dengan basis nasabah lebih dari 1,25 juta orang dan jaringan lebih dari 90 cabang di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
