REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghapusan subsidi BBM dengan pemberian subsidi tetap disebut mampu menjaga stabilitas anggaran pemerintah. Namun di balik kebijakan tersebut, pemerintah diminta untuk segera meningkatkan pembangunan sektor riil.

Pengamat ekonomi dari Institute Developmet for Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menuturkan, pengaturan subsidi tetap untuk BBM maupun listrik akan menguntungkan pemerintah karena harga gas dan minyak dunia tengah mengalami penurunan. Tapi suasana seperti ini harus disikapi pemerintah dengan segera menaikan pembanganunan sektor lain yang banyak dihuni oleh masyarakat.

Pasalnya dengan kenaikan harga bbm, gas maupun listik, daya beli masyarakat disinyalir akan menurun, terutama rumah tangga kelas menengah ke bawah. "Sekarang bagaimana stimulus pemerintah dalam meningkatkan sektor rill. Sehingga daya beli mereka tidak menurun drastis dan menyebabkan kemiskinan," ungkap Enny saat dihubungi Republika Online (ROL), Senin (5/1). Dengan mempercepat pembangunan sektor riil, lanjut Enny, diharap mampu menyerap banyak tenaga kerja. Terutama masyarakat yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan.

Selain meningkatkan industri riil, Enny menyebutkan, pemerintah harus segera memberikan kompensasi kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Baik dalam hal perbaikan infrastruktur hingga pemberian modal usaha.

Dalam hal ini, pemerintah diharap bukan hanya memikirkan program yang besar dan berjangka panjang. Namun pemerintah juga diwajibkan segera mempercepat pembangunan jangka menengah, misalnya dalam meningkatkan perekonimian petani dan nelayan.

Dengan memberikan program jangka menengah kepada para pelaku usaha ini, ekonomi masyarakat pedesaan dan pesisir akan mamu membendung efek dari kenaikan harga dari kebijakan peerintah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika