REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Program swasembada pangan khususnya beras mengalami batu sandungan. Menurut Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Winny Dian Wibawa salah satu faktor penyebab yakni adanya konversi lahan berkisar 100 hektare hingga 110 ribu hektare per tahun.
“Makanya, pemerintah harus segera melakukan revolusi agraria,” katanya belum lama ini.
Tak hanya itu, kata Winny, masalah koordinasi antarwilayah masih belum efektif karena masih terjadi egosektoral. Karenanya, situasi tersebut harus diselesaikan dengan sinergi, harmonisasi dan simplifikasi.
Permasalahan pembiayaan, kelembagaan, dampak perubahan iklim, kualitas panen dan pengikisan SDM menjadi titik fokus yang harus diselesaikan. Petani yang dalam 10 tahun terakhir menurun dari 31 juta menjadi 26 juta harus diantisipasi dengan mekanisasi dan alat mesin pertanian (alsintan).
Terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Rabu (31/12) mengatakan, sejumlah hambatan swasembada yang utamanya disebabkan anggaran pembangunan pertanian yang masih terbatas. Di samping itu, rusaknya infrastruktur air memengaruhi jumlah produksi.
“Kita juga belum memiliki kesiapan teknologi dalam menghadapi anomali iklim seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit,” ujarnya. Maka, penerapan bioteknologi transgenetika dalam menanam produk pangan yang tahan hama atau tahan kekeringan, misalnya, penting untuk dimulai ketimbang melulu impor produk serupa.
Tantangan selanjutnya yakni barang impor yang marak sementara pengaturannya longgar. Dampaknya, sering terjadi saat panen raya bersamaan dengan barang impor yang masuk. Maka pemerintah perlu memperketat regulasi agar praktik impor tak menyusahkan petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
