REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin bahwa stok beras di dalam negeri masih cukup untuk tujuh bulan ke depan. Sehingga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan impor beras.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengatakan, saat ini stok beras mencapai sekitar 1,7 juta ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tujuh bulan ke depan. Menurutnya, kenaikan harga beras di pasaran masih dalam batas wajar, yakni sekitar 0,75 persen.

"Kita menjaga agar kenaikan harga beras tidak melebihi batas dan diharapkan tetap di bawah 3 persen," ujar Rachmat, Selasa (30/12).

Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan gencar melakukan operasi pasar. Rachmat mengatakan, kenaikan harga beras biasanya dipengaruhi oleh supply and demand di pasaran. Oleh karena itu, operasi pasar harus dilakukan untuk mengkontrol pasokan beras di pasaran.   

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina mengatakan, supply dan demand beras kemungkinan terganggu karena adanya musim tanam yang mundur. Seharusnya musim tanam sudah dilakukan pada November, namun mundur menjadi Desember.

Mundurnya musim tanam ini juga berpengaruh terhadap musim panen yang awalnya diperkirakan Maret menjadi April. Meski musim tanam dan musim panen padi mengalami kemunduran, Srie memastikan bahwa stok beras masih cukup.

"Untuk kebijakan tahun depan kita belum tahu, yang pasti kita jamin bahwa stok beras masih cukup sampai tujuh bulan ke depan dan kita ingin menjaga pasar dalam negeri," ujar Srie.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ongkos usaha tanaman padi terbesar ada di upah pekerja dan jasa pertanian yakni sekitar 48,23 persen dari total biaya produksi. Sedangkan pupuk memakan porsi 10,40 persen dan sewa lahan sebesar 29,86 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika