REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penghapusan Ron 88 (Premium) tidak boleh berimbas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, jika memang Pertamina sanggup untuk mengkonversi 90 persen volume Ron 88 yang digunakan menjadi Ron 92 (Pertamax), maka hal tersebut harus dilakukan tanpa keraguan.

"Kalau memang sanggup, jangan sampai Pertamina mempertaruhkan supply ke masyarakat atau jadi kurang. Itu dampak sosial politiknya tinggi sekali," kata Ibrahim di Jakarta, Sabtu (27/12).

Ibrahim mengatakan, masyarakat harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari suatu kebijakan, termasuk penghapusan Ron 88. Menurutnya, banyak pihak yang meragukan kemampuan Pertamina untuk melakukan penghapusan dan konversi tersebut.

"Pokok masalah itu di persediaan barang. Untuk diketahui, subsidi 30 juta kiloliter per tahun di tambah non subsidi ada 8-10 juta. Itu yang harus disediakan. Apa kilang pertamina rugi atau tidak, itu kan persoalan juga," jelasnya.

Ibrahim mengatakan, Pertamina sebagai BUMN harus menghitung untung rugi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ia pun mencontohkan, salah satu fasilitas yang harus diperhatikan oleh pemerintah "Di kita ini memang ada persoalan. Kapasitas tanki penimbunan di Singapura itu bisa 100 juta ton, sedangkan kita 5 juta ton," ujar Ibrahim.

"Tanki-tanki Pertamina itu 60 persen lebih tinggal rubuh. Pemerintah harus perhatiin. Kalau dari dividen bisa dikurangi, bangunlah itu," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika