REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menurut Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menangani sebagian besar sektor-sektor strategis dalam negeri. Sudah sewajarnya, kata dia, BUMN dipimpin oleh pribumi.
"Presiden saja harus orang Indonesia asli, kenapa Direktur Utama (Dirut) BUMN tidak?" kata Eko saat dihubungi ROL, Rabu (17/12).
Presiden, lanjut dia, diamanatkan untuk menjaga dan menumbuhkembangkan Indonesia. Begitu juga konteks BUMN, kata dia, mengapa juga tidak mempercayakannya kepada orang dalam negeri sendiri yang tentunya kompeten.
Di dunia swasta, ungkap dia, mekanisme pemilihan pemimpin memang bergantung pemegang saham. Apalagi dengan kondisi BUMN yang bersifat go public, tidak bisa dihindari bila pihak asing ikut dalam komposisi.
Dia menganalogikan persoalan ini seperti aktivitas investasi. Bila investasi asing masuk dalam negeri, kata dia, maka tentu Indonesia setidaknya mempekerjakan orang Indonesia di perusahaan asing tersebut. "Nah apalagi ini kan BUMN, bisnis negara, bukan asing," kata dia.
Eko beranggapan bahwa memang tidak ada kekhawatiran baginya jika kemudian BUMN dipimpin lalu disetir asing dikarenakan publik juga bisa ikut mengawasi. Tetapi perkara ini menurutnya bukan sekadar terkait keuntungan, laba, deviden atau hal materialistis lainnya.
Melainkan keberpihakan pemerintah mendukung pertumbuhan pribumi sendiri. Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan pribumi terlebih dulu.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana mengangkat orang asing untuk menjadi dirut BUMN. Pendapatnya itu pun disetujui Menteri Perekonomian Sofyan Djalil. Menurutnya, langkah itu dianggap lumrah mengingat negara lain juga melakukan hal yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
