REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, meragukan tim reformasi tata kelola migas akan mampu memperbaiki pengelolan migas Indonesia. Menurut Kardaya, level tim yang hanya di bawah menteri ESDM, terlalu rendah untuk memperbaiki pengelolaan migas yang lintas kementrian.

"Tim ini mempunyai harapan masyarakat yang sangat besar. Kalo levelnya hanya seperti ini, lalu kewenangannya tak terlalu besar, saya tidak yakin, mampu memberikan yang diharapkan oeh masyarakat," kata Kardaya saat Diskusi di Cikini, Sabtu (6/12).

Kardaya mengatakan, kalaupun tim reformasi mampu menyelesaikan permasalahan tata kelola migas, pasti menabrak rambu-rambu dari kementrian lain. "Jadi supaya tidak nabrak rambu, dan tidak melanggar koridor, maka menurut saya, levelnya dinaikan ke atas, agar bisa merambah ke BUMN, karna ke Petral, Pertamina, adalah perusahaan BUMN," katanya.

Menurut Kardaya yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengkaji baik-baik permasalahan migas di Indonesia. Jangan hanya membahas sesuatu sudah jelas, agar tak ada pengulangan dan terkeaan tidak paham masalah migas.  "Kajilah secara baik, misalkan revisi UU migas. Kita Januari itu sudah bicara kepada pemerintah. Apakah pemerintahnya sudah siap, timnya juga sudah siap? itu semua kan sudah dibahas," ungkapnya.

Kardaya berharap, bahwa pengelolan migas ditangani pemerintah dengan baik dan cermat. "Kita semuanya konsen pada migas ini, karena menguasai hidup orang banyak, karena itu maka harus dikelola secara baik, harus dijelaskan kepada masyarakat dengan baik," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika