REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan tarif listrik per 1 Januari 2015 yang bisa berubah setiap bulan layaknya harga BBM non subsidi Pertamax dinilai bakal berdampak bagi masyarakat luas. Meskipun aturan tersebut hanya berlaku bagi rumah mewah, mall, dan industri.   

Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Raharta mengatakan, kenaikan tarif listrik bukan barang baru. Sebab, awal 2014 sudah dilakukan kenaikan tarif listrik.

Namun, dia justru mempertanyakan apakah pemerintah mengetahui dampaknya. Jika dibiarkan terus-menerus, lanjutnya, pengusaha pasti tidak kuat dan menaikkan harga.

"Kalau tidak ada ujungnya bahaya, apalagi listrik, kalau BBM masih ada alternatif pembelian selain Pertamina," kata Tutum saat dihubungi Republika, Kamis (4/12).  

Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil keputusan soal listrik dan gas harus ada akhirnya agar tidak memberatkan masyarakat. Sebab, tidak ada satu pun pelaku usaha yang menjual barangnya mau rugi. "Kami peritel tidak ada kata lain selain mengambil keuntungan, karena dari industri juga naik," ujarnya. 

Menurutnya, energi seperti BBM, listrik dan gas adalah komponen penting yang mengatur kehidupan masyarakat. Jika satu komponen dinaikin, akan mengganggu yang lainnya. 

Jika hanya memikirkan perusahaan harus sehat, bukan sekadar menaikkan harga, tapi juga efisiensi manajemen bahan bakar. Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, komponen lain harus dilihat dan jangan dinaikkan lagi.

Di samping itu akan berdampak menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional dan daya saing produk dalam negeri dengan produk impor di pasaran nasional.   Kita sudah harus menanggung ketidakefisienan ini, kita harus memikul birokrasi dan infrastruktur, pemerintah harus memikirkan ini semua," imbuhnya.

Tutum menilai produksi listrik di Indonesia unefficient di seluruh dunia, dengan patokan Thailand dan Vietnam. Pihaknya mengaku tidak bisa melakukan apa-apa jika harga barang dari industri dinaikkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika