REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kecepatan distribusi menjadi salah satu kunci menjaga kestabilan harga bahan pokok pascakenaikan harga BBM bersubsidi. Kementerian Perdagangan meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan angkutan bahan pokok supaya tidak lama-lama antre di pelabuhan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina mengatakan, permintaannya tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (20/11). Hal tersebut pun telah menjadi komitmen yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.
"Kendaraan yang mengangkut bahan-bahan pokok harus diprioritaskan. Di Mataram misalnya, biasanya itu harus antre sampai 3 hari. Sekarang harus dipercepat menjadi 2 hari," kata Sri seusai mengikuti rapat koordinasi.
Selain itu, Sri juga mengusulkan agar angkutan antar kota yang menyangkut barang pokok juga perlu diberikan insentif. Namun ia enggan menyebut insentif seperti apa lantaran belum ada keputusan dari Kemenhub. Pemberian insentif dinilai perlu agara menjamin distribusi tidak tersendat sehingga pasokan tetap lancar dan harga-harga tidak melonjak tinggi.
Sri menyebut kenaikan harga bahan pokok, kecuali cabai, sejauh ini masih terkontrol. Berdasarkan pantauan Kemendag, rata-rata kenaikan di kisaran 0,6 persen hingga 2,8 persen pascakenaikan BBM. Harga beras di eceran disebutnya mengalami kenaikan 0,88 persen.
Akan tetapi, Sri mengklaim bahwa tidak semuanya mengalami kenaikan. "Ada yang turun seperti minyak goreng dan tepung terigu," ujarnya.
Dibanding semua bahan pokok, cabai menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi. Sri mengatakan, "pedasnya" harga cabai bukan dikarenakan kenaikan harga BBM. Faktor utamanya karena kurangnya pasokan. Seperti diketahui, rata-rata harga cabai saat ini berada di atas Rp 50 ribu per kg.
Dia menjelaskan, lahan cabai yang ditanam saat ini kurang lebih hanya 60 persen. "Jadi berkurang 40 persen. Ini dipengaruhi faktor cuaca. Bukan karena kenaikan BBM," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika