REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) malam. Kebijakan ini dinilai merupakan awal kejatuhan kepercayaan masyarakat terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Jokowi telah kehilangan sensitifitas terhadap keadaan masyarakat saat ini. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. "Ini awal kejatuhan kepercayaan rakyat, beliau (Jokowi) telah kehilangan sensitifitas," katanya saat dihubungi //Republika//, Selasa (18/11).

Menurutnya, Jokowi terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Pengambilan keputusan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi kenaikan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap rakyat.

Dia mengatakan, perbedaan kenaikan BBM antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sekarang adalah pada antisipasi dampak terhadap rakyat miskin. Ketika zaman SBY, kata dia, berbagai program disiapkan untuk melindungi rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Dia mencontohkan, bantuan langsung tunai (BLT), beasiswa untuk rakyat miskin, program keluarga harapan dan yang lain telah disiapkan matang sebelum harga BBM dinaikkan.

"Sekarang apa, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) saja belum jelas," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium yang semula Rp 6.500 mengalami kenaikan menjadi Rp 8.500. Sementara harga solar yang semula Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Ikuti Whatsapp Channel Republika