REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dibentuk oleh Kementerian ESDM hanya bertugas mengaudit kinerja dari mata rantai proses kelola migas.
"Tim tersebut bukan memberantas oknum mafia migas, karena itu sudah kewenangan aparat dan pemerintah," kata Enny Sri Hartati yang juga menjabat Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) di Jakarta, Senin (17/11).
Menurut dia tugas dari tim yang dikepalai oleh Faisal Basri ini bisa membongkar tata kelola mafia migas dalam mata rantai.
"Memang lebih bagus jika bisa memberantas, tapi paling tidak nantinya bisa memutus mata rantai praktek migas yang merugikan negara," ujar Enny.
Senada dengan Enny, pengamat ekonomi lainnya, Aviliani, berpendapat jika yang perlu dilakukan adalah adanya transparansi dalam pihak terkait pengelola migas.
"Proses usaha hulu hingga hilir dari migas perlu diketahui masyarakat luas, agar diketahui sumber masalah," kata Aviliani mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Tim Reformasi Migas bisa menjadi mekanisme kontrol dari tender migas kedepannya. Dengan adanya pengontrol diharapkan bisa meneruskan dari Kementerian ESDM kepada pemerintah untuk menindaklanjuti oknum yang menjadi mafia migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika