REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga akhir Oktober lalu, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 7,5 juta kiloliter (kl) dari kuota 46 juta kiloliter.
Dengan laju konsumsi yang bertahan seperti saat ini, maka diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan habis sebelum menjelang akhir tahun.
Menanggapi hal ini, Plt. Dirjen Kementerian ESDM Naryanto Wagimin menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki kebijakan terkait hal ini. Wagimin merasa perlu untuk menunggu komando dari Presiden Joko Widodo.
"Belum, saya juga belum diskusi lebih jauh dengan Pak Sudirman (Menteri ESDM). Kita juga masih nunggu Pak Jokowi pulang ke Indonesia," ujar Naryanto kepada Republika, Senin (10/11).
Naryanto juga menambahkan, pihaknya belum secara rinci membahas tentang anggaran yang akan disiapkan untuk menambal habisnya kuota BBM bersubsidi. Dia menjelaskan, hingga saat ini anggaran masih bersumber pada APBNP.
"Belum tahu. Selama ini dari APBNP. Apakah nanti diambil lagi dari situ, belum tahu," jelasnya.
Naryanto juga menyatakan bahwa urusan anggaran untuk kuota BBM bersubsidi adalah kewenangan Kementerian Keuangan. "Itu urusan Menkeu," ujarnya singkat.
Terkait dengan lobi-lobi yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan DPR yang menolak kenaikan harga BBM, Naryanto juga menjelaskan bahwa dirinya belum melangkah ke arah sana. Bahkan Naryanto mengaku bingung dengan kondisi DPR saat ini.
"Saya harus melobi ke siapa? DPR nya saja ada dua, bingung saya," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan data realisasi penyaluran BBM bersubsidi PT Pertamina (Persero) hingga 30 September 2014, premium telah tersalurkan sebanyak 22,24 juta kl atau naik tipis 1,9 persen dibandingkan kuartal III 2013.
Adapun, realisasi penyaluran Solar pada periode tersebut telah mencapai 11,94 juta kl atau tumbuh 3,9 persen. Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menipis. Hingga 25 Oktober tinggal tersisa 7,5 juta kiloliter untuk kuota BBM bersubsidi 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika