REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dinilai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Karena masyarakat, terutama golongan miskin, akan memperoleh kompensasi.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan kompensasi diberikan dalam bentuk kartu jaminan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sejenis.
"Dengan demikian daya beli 15,6 juta rakyat miskin tidak akan terpengaruh drastis," katanya di Jakarta, Rabu (5/11).
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga akan melakukan realokasi anggaran. Dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif.
Sofyan menyebut, beberapa sektor itu di antaranya perbaikan irigasi dan pembangunan jalan.
Saat ini besarnya anggaran yang akan direalokasikan masih belum menemui angka pasti. Namun nanti akan terlihat di APBNP.
Tetapi khusus untuk perbaikan lahan irigasi seluas satu juta hektare, diperkirakan menelan dana sekitar Rp 11 triliun.
Dana tersebut akan dibebankan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Irigasi primer menjadi kewenangan pemerintah pusat, irigasi sekunder di pemerintah provinsi, dan irigasi tersier di pemerintah kabupaten.
"Yang penting perbaikan itu harus terencana dengan baik karena melibatkab tiga pihak," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika