REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Penghentian penerbitan izin kapal atau moratorium izin kapal yang kebijakannya dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tidak lantas menutup pintu kerjasama dengan asing.

Menteri Susi masih memilah bentuk kerjasama yang bisa menguntungkan Indonesia. Seperti kerjasama dengan Norwegia yang diteken oleh Menteri Susi, Selasa (4/11). Dalam kerjasama ini, Norwegia akan mengembangkan sistem aqua culture (budidaya ikan) tuna sirip kuning (yellow fin tuna) dan baramundi.

Dua jenis ikan yang laris di pasaran luar negeri. Proyek kerjasama ini rencanya akan dilaksanakan di Kabupaten Yapen, Papua Barat mulai Desember akhir tahun ini. "Aqua culture tidak boleh mengganggu ekosistem yang ada. Mudah mudahan kita bisa jadikan contoh aqua culture yang mengindahkan lingkungan," ujar Susi didampingi Duta Besar Norwegia Stik Traavik.

Selain dalam bentuk kerjasama budidaya ikan, KKP juga akan menjalin kerjasama pendidikan dengan Norwegia. Selain tentang perikanan, ada juga rencana Exchange Student. Membantu masyarakat pesisir di kawasan utara.

"Kalau di selatan sedikit lebih makmur. Karena ekonomi rumah tangga dipegang oleh wanita. Jadi kita mencoba mengubah ini," jelasnya di depan wartawan.

Dubes Norwegia untuk Indonesia, Stik Traavik menyatakan antusiasmenya bisa bekerjasama dengan Indonesia. Dia menjelaskan bahwa kesejahteraan negaranya juga selama ini datang dari sektor kelautan, termasuk perikanannya.

"Tahun 1980, ekspor salmon deepwater kami nol. Tapi tahun 2013 kami mampu ekspor salmon senilai 10 miliar dolar," jelasnya. Dengan alasan ini kemudian Indonesia ingin memgadopsi sistem perikanan Norwegia untuk dikembangkan di Yapen, Papua Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika