Kamis 30 Oct 2014 04:11 WIB

Gagal Bangun 'Branding', Bank Syariah Salahkan Pemerintah

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Agung Sasongko
Petugas melayani nasabah di banking hall salah satu kantor cabang Bank Syariah Bukopin, Jakarta, Kamis (25/9).(Republika/Prayogi)
Foto: Republika/Prayogi
Petugas melayani nasabah di banking hall salah satu kantor cabang Bank Syariah Bukopin, Jakarta, Kamis (25/9).(Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan syariah maupun unit usaha syariah (UUS) menolak hasil penelitian dari Lembaga riset yang khusus mengkaji konsumen kelas menengah Indonesia, Center for Middle Class Consumer Studies (CMCS) yang menyebutkan bahwa pangsa pasar bank syariah di Indonesia tidak banyak bertambah karena gagal membangun merek (branding) bank syariah itu.

Managing Director Finance, IT, dan syariah UUS Bank BTN Syariah Hulmansyah mengatakan, sebenarnya pihaknya juga sudah berupaya menyosialisasikan bank syariah dengan menggandeng komunitas seperti Dewan Masjid. Untuk itu, pihaknya membantah kalau bank syariah tidak mampu memanfaatkan komunitas untuk mempromosikan produk-produknya.

Selain itu, kata dia, perbankan syariah juga fleksibel dan luwes melayani kebutuhan masyarakat. Hanya saja, pihaknya mengaku terbentur dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN).

“Tetapi (melambatnya pertumbuhan aset bank syariah) juga bisa disebabkan oleh pemerintah. Pemerintah sebenarnya bisa memberikan bantuan riil untuk mendorong aset bank syariah supaya lebih besar,” ujarnya kepada ROL, di Jakarta, Rabu (29/10).

Salah satu cara pemerintah untuk membantu perbankan syariah diantaranya memberikan kebijakan funding yang murah. Menurutnya, kalau cost of fund relatif tinggi maka bagaimana bank syariah bisa berkembang lebih cepat.

“Kalau pemerintah mau memberikan kemudahan kebijakan itu maka kami (bank syariah) bisa cepat melejit. Selain itu kami bisa membantu masyarakat lebih banyak,” katanya.

Pihaknya juga berharap keberpihakan pemerintah dalam bentuk lain, misalnya menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bank syariah. Dia menyontohkan, di Malaysia saja pemerintahnya sudah menempatkan dana APBN di bank syariah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement