REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Pemerintah masih menyusun strategi guna menjaga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga akhir tahun kuota BBM dipatok sebanyak 46 juta kiloliter.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan pemerintah perlu mengadakan rapat guna menghitung secara rinci bagaimana caranya agar jumlah tersebut cukup sampai akhir tahun.

"Ini kan belum diplenokan. Harus dipelnokan dengan Kemenkeu. Nanti dihitung lagi, di adjust breakdownnya," katanya ditemui di komplek DPR RI, Senin (15/9).

Rapat ini akan dihadiri oleh BPH Migas dan Pertamina. DPR RI telah meminta pemerintah untuk merinci perhitungan, termasuk porsi untuk solar dan premium.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan bahwa kebutuhan BBM seharusnya bisa dipenuhi dengan mengatur konsumsi antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

"Sekarang ini upaya pengendalian dilakukan konsisten, termasuk berinovasi. Tapi di sisi lain, non subsidinya harus ada.  Jangan sampai yang subsidi ga ada non subsidinya enggak ada juga," kata Andin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika