REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi tantangan geopolitik global dan dinamika musiman menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Indonesia memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi makro dengan langkah konkret di lapangan untuk menjaga kedaulatan pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penguatan pasar dalam negeri merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi krusial sebagai antisipasi atas ketidakpastian global, seperti konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik dan transportasi udara internasional.

Dengan populasi mencapai 287 juta jiwa, Indonesia berkomitmen melindungi produksi dalam negeri agar tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal dan tidak sekadar menjadi pasar bagi negara lain.

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui sistem pengawasan terintegrasi. Kemendag mengandalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui secara daring untuk mendeteksi fluktuasi harga secara real-time.

Menurutnya, kehadiran fisik pemerintah di pasar-pasar rakyat bukan hanya untuk pemantauan data, tetapi juga memberikan efek psikologis agar pedagang tidak menaikkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya di tingkat pusat ini kemudian diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mengantisipasi lonjakan harga musiman, Pemerintah Kabupaten Batang menggencarkan Gerakan Pangan Murah untuk menekan inflasi menjelang Lebaran 2026.

Ikuti Whatsapp Channel Republika