REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat adanya kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor konstruksi, perdagangan dan pertambangan. Ekonom menyebutkan, kenaikan NPL tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi.
Berdasarkan data BI pada Juli 2014, NPL sektor konstruksi tercatat sebesar 4,43 persen atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,24 persen. Pada sektor pertambangan, NPL tercatat sebesar 3,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya 2,49 persen. Adapun sektor perdagangan mencatat NPL 3,06 persen dari 2,92 persen dan jasa sosial sebesar 2,96 persen dari 2,48 persen pada bulan sebelumnya.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, kenaikan NPL pada sektor-sektor tersebut telah diduga dari sebelumnya. Kenaikan NPL pada sektor konstruksi berasal dari kenaikan suku bunga dan aturan loan to value (LTV). Dalam aturan tersebut, LTV kredit rumah pertama sebesar 70 persen. Selain itu, KPR rumah kedua pun tidak boleh berstatus inden.
Kenaikan NPL pada sektor pertambangan disebabkan oleh melambatnya perekonomian Tiongkok. Ia melihat bahwa sejak dua tahun lalu ekspor komoditas melambat. "Itu karena pengaruh permintaan Cina yang melambat," ujar David, Ahad (14/9). Kenaikan NPL di sektor pertambangan juga disebabkan oleh banyaknya proyek yang gagal atau tertunda di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, kenaikan NPL tersebut mencapai puncaknya pada Semester II-2014. Ia meyakini keadaan akan membaik pada semester I-2014 asalkan adanya perbaikan pada defisit transaksi berjalan. "Syaratnya, Pemerintah harus segera melakukan reformasi struktural," ujarnya.
Ia juga mengatakan, perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit pada ketiga sektor tersebut serta sektor yang terkait dengan sektor tersebut. Sebagai contoh, kredit terhadap alat-alat berat. Perbankan juga harus melakukan contingency terkait kenaikan provisi.
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) mengakui bahwa NPL pada sektor-sektor tersebut mengalami tren kenaikan. "BRI akan tambah provisi sebagai bantalan," ujar Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika